SOSIALISASI PENDIDIKAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DI KOTA JAMBI

Abstract

Kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu dalam politik dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah, kecamatan dan desa; 2) adanya partisipasi aktif dari pemerintah Kota Jambi, kecamatan, desa, partai politik, KPU dan anggota legislatif dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, baik berbentuk sosialisasi maupun kegiatan rutin terjadwal; dan 3) terbentuknya sarana pendidikan politik masyarakat, khususnya komunitas disabilitas berbentuk pendidikan politik bagi komunitas disiabilitas tuna rungu di Kota Jambi. Kegiatan PKM dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan audio visual. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan melalui tahap perencanaan dan pendekatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi disimpulkan bahwa kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari tingkat kehadiran dan hasil evaluasi pencapaian kegiatan, bahkan tidak terlihat adanya kesulitan dari peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Adanya persiapan yang baik oleh tim PKM serta dukungan dari seluruh stakeholder, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan memperoleh capaian yang telah direncanakan, seperti bertambahnya pemahaman peserta terhadap pendidikan politik serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya ikut dalam partisipasi politik khususnya politik di Kota Jambi. Oleh karena itu, secara umum kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas komunitas disabilitas tuna rungu dalam menghadapi dinamika politik di Kota Jambi, supaya tidak lagi terjadi pembodohan secara politik bagi komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi.